You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Lurah Tak Pernah Dilapori Soal Pembangunan Di Pulau Onrust
photo Suparni - Beritajakarta.id

Pembangunan di Pulau Onrust Tak Pernah Dilaporkan ke Lurah

Lurah Pulau Untung Jawa, Badri, mengaku tak pernah dilaporkan soal pembangunan homestay di Pulau Onrust. oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Kebaharian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

Saya juga kaget tiba-tiba sudah berdiri dua bangunan di sana

Dikatakan Badri, meski masuk dalam wilayahnya, namun pengelolaan Pulau Onrust sebagai cagar budaya berada di bawah UPT Museum Kebaharian.

"Soal homestay, kita tidak ada laporan apalagi pemberitahuan. Saya juga kaget tiba-tiba sudah berdiri dua bangunan di sana," ujar Badri, Senin (16/11).

Homestay di Pulau Onrust Diduga Tanpa IMB

Diungkapkan Badri, pegawai UPT Museum yang mengelola Pulau Onrust tersebut, pernah menjanjikan akan melaporkan setiap ada pembangunan di cagar budaya tersebut.

"Kenyataannya, pembangunan tanggul dan jalan tidak juga dilaporkan, sampai saya kontrol dan tahu sendiri. Begitu juga soal petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang direkrut dari luar pulau, mereka tak pernah koordinasi," tukas Badri.

Untuk diketahui, Dinas Pariwisata DKI Jakarta diam-diam membangun dua homestay di Pulau Onrust yang merupakan pulau cagar budaya dan dilindungi undang-undang, tanpa pemberitahuan dan izin ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1205 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1197 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1004 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye961 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye865 personBudhi Firmansyah Surapati